Rezim Assad: Sejarah Kelam & Masa Depan Suriah - Rivaldyalfi

Di jantung Timur Tengah, Suriah telah menjadi medan pertempuran politik, militer, dan ideologis yang mengguncang dunia serta menarik perhatian berbagai kekuatan global yang berkepentingan. Negara yang pernah dikenal sebagai pusat peradaban ini kini berubah menjadi ajang konflik berkepanjangan, di mana kepentingan domestik dan internasional saling berbenturan. Nama Assad tak terpisahkan dari kisah panjang negeri ini, mewarnai sejarah dengan darah, intrik, dan ambisi kekuasaan yang tak kunjung surut. Dari rezim tangan besi Hafez al-Assad yang membangun fondasi kekuatan dengan cara represif hingga kepemimpinan tangan dingin Bashar al-Assad yang menghadapi tantangan lebih kompleks, dinasti ini telah membentuk wajah Suriah modern dengan kebijakan-kebijakan yang sering kali kontroversial.

Namun, di balik kekuatan yang mereka genggam selama puluhan tahun, bayang-bayang kontroversi, misteri politik, dan penindasan terhadap oposisi terus menyelimuti rezim ini. Pertumpahan darah yang terjadi dalam perang saudara, keterlibatan berbagai aktor asing, serta dinamika geopolitik yang terus berubah semakin memperumit situasi. Meskipun rezim Assad telah berhasil bertahan dari berbagai gelombang perlawanan, pertanyaannya tetap sama: apakah kekuasaan ini mampu terus bertahan menghadapi gempuran perubahan zaman, ataukah hanya menunggu kehancuran yang tampaknya semakin tak terhindarkan?

Sejarah Rezim Assad

Pada tahun 1970, sebuah kudeta tak berdarah mengubah arah sejarah Suriah dengan melahirkan pemimpin baru: Hafez al-Assad. Sebagai seorang perwira militer yang cerdas dan ambisius, Hafez memanfaatkan dinamika politik internal dan ketegangan di tubuh Partai Ba'ath untuk merebut kekuasaan. Dengan strategi politik yang licin, diplomasi yang penuh perhitungan, serta kebijakan tangan besi, ia segera menanamkan kekuasaannya di negeri yang telah lama dilanda ketidakstabilan dan perebutan pengaruh antarfraksi. Tidak butuh waktu lama bagi Hafez untuk mengukuhkan kontrol absolutnya; ia membangun jaringan loyalis yang kuat di dalam pemerintahan, militer, dan dinas intelijen, memastikan bahwa setiap ancaman terhadap rezimnya dapat ditumpas dengan cepat dan tanpa ampun.

Salah satu puncak kekejaman pemerintahannya terjadi pada Pembantaian Hama tahun 1982, sebuah tragedi kelam yang hingga kini masih membekas dalam ingatan rakyat Suriah. Dalam upayanya untuk memadamkan pemberontakan yang dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin, Hafez mengerahkan pasukan ke kota Hama dengan perintah untuk menghancurkan perlawanan tanpa kompromi. Selama beberapa minggu, kota itu dikepung, dibombardir, dan akhirnya dihancurkan oleh militer Suriah. Ribuan orang—baik pemberontak maupun warga sipil—dibunuh, rumah-rumah dihancurkan, dan ketakutan mendalam tertanam dalam benak rakyatnya. Tragedi ini menjadi bukti betapa brutalnya rezim Hafez dalam mempertahankan kekuasaan dan membungkam segala bentuk oposisi.

Setelah tiga dekade berkuasa dengan tangan besi, Hafez al-Assad meninggal dunia pada tahun 2000, meninggalkan warisan pemerintahan yang penuh ketakutan dan kontrol represif. Takhta yang selama ini ia genggam erat akhirnya diwariskan kepada putranya, Bashar al-Assad, seorang dokter mata yang sebelumnya tidak banyak terlibat dalam politik dan awalnya dianggap sebagai sosok yang lebih lembut dibandingkan ayahnya. Banyak rakyat Suriah yang pada awalnya menaruh harapan bahwa Bashar akan membawa angin perubahan dan melaksanakan reformasi politik yang telah lama dinantikan. Namun, harapan itu segera pudar ketika Bashar justru memilih untuk mengikuti jejak ayahnya, memperkuat cengkeramannya atas negeri ini dengan metode yang tak kalah kejam.

Alih-alih membawa pembaruan, Bashar memperketat kontrol terhadap oposisi, menekan kebebasan berbicara, dan memperkuat kekuasaan militer serta intelijen dalam kehidupan politik Suriah. Gerakan pro-demokrasi yang mulai bermunculan di awal kepemimpinannya ditindak dengan keras, dan harapan rakyat akan perubahan justru berganti menjadi ketakutan yang lebih besar. Dalam waktu singkat, Suriah kembali berada dalam cengkeraman kepemimpinan otoriter yang tak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan.

Kontroversi Rezim Assad

Tahun 2011 menjadi titik balik dalam sejarah Suriah. Terinspirasi oleh gelombang Arab Spring yang melanda dunia Arab, rakyat Suriah turun ke jalan menuntut reformasi politik, kebebasan sipil, dan diakhirinya kekuasaan otoriter Bashar al-Assad yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Demonstrasi yang awalnya damai, terutama di kota-kota seperti Daraa, Homs, dan Aleppo, dengan cepat berubah menjadi ajang pertumpahan darah setelah pasukan keamanan pemerintah merespons dengan tindakan represif yang brutal. Penangkapan massal, penyiksaan, dan penembakan terhadap pengunjuk rasa menjadi pemandangan sehari-hari, memperparah kemarahan rakyat dan mendorong eskalasi konflik.

Ketika kekerasan meningkat, demonstrasi perlahan berkembang menjadi pemberontakan bersenjata, dengan kelompok-kelompok oposisi mulai mengorganisir diri untuk melawan rezim. Tentara Pembebasan Suriah (FSA) terbentuk sebagai kekuatan perlawanan utama, diikuti oleh berbagai kelompok lain dengan beragam ideologi dan kepentingan. Dalam hitungan bulan, konflik ini berubah menjadi perang sipil penuh, dengan kota-kota besar menjadi medan pertempuran sengit.

Konflik ini semakin diperumit dengan campur tangan kekuatan asing yang memiliki kepentingan berbeda di Suriah. Rusia dan Iran muncul sebagai pendukung utama rezim Assad, memberikan bantuan militer, ekonomi, dan diplomatik untuk memastikan kelangsungan kekuasaannya. Sebaliknya, Amerika Serikat, Turki, serta negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar mendukung kelompok-kelompok oposisi, meskipun dengan tingkat keterlibatan yang bervariasi. Kelompok ekstremis seperti ISIS dan Jabhat al-Nusra (afiliasi Al-Qaeda) turut memanfaatkan kekacauan ini untuk memperluas pengaruh mereka, semakin menambah kompleksitas perang.

Salah satu momen paling kontroversial dalam perang ini adalah tuduhan penggunaan senjata kimia oleh pasukan Assad, yang pertama kali mencuat pada tahun 2013 di Ghouta, pinggiran Damaskus. Serangan tersebut diduga menggunakan gas sarin dan menewaskan ratusan warga sipil, termasuk banyak wanita dan anak-anak. Insiden ini memicu kecaman global dan hampir menyebabkan intervensi militer langsung dari AS, sebelum akhirnya diselesaikan melalui kesepakatan internasional yang dimediasi oleh Rusia, di mana Suriah setuju untuk menyerahkan persediaan senjata kimianya. Namun, laporan serangan kimia terus bermunculan dalam tahun-tahun berikutnya, semakin memperburuk citra Assad sebagai pemimpin yang tidak segan mengorbankan rakyatnya demi mempertahankan kekuasaan.

Seiring berjalannya waktu, perang sipil Suriah menjadi salah satu konflik paling berdarah di abad ke-21, menyebabkan ratusan ribu korban jiwa dan jutaan warga mengungsi baik ke dalam maupun luar negeri. Kota-kota hancur, ekonomi runtuh, dan masyarakat terpecah-belah akibat pertempuran yang tak kunjung usai. Hingga kini, perang ini masih menyisakan luka mendalam bagi rakyat Suriah dan menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di era modern.

Rezim Bashar al-Assad tidak hanya bertarung di medan perang melawan oposisi bersenjata, tetapi juga di dalam bayang-bayang sel gelap yang dipenuhi ribuan tahanan politik. Sejak awal konflik, pemerintah Suriah telah menggunakan penangkapan massal, penyiksaan, eksekusi tanpa pengadilan, dan penghilangan paksa sebagai alat untuk membungkam oposisi dan menanamkan ketakutan di tengah masyarakat. Siapa pun yang dianggap menentang pemerintah, baik itu aktivis, jurnalis, dokter, pengacara, hingga warga sipil biasa, bisa saja ditahan tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali.

Banyak dari tahanan ini dikirim ke penjara-penjara militer berkeamanan tinggi, seperti Penjara Sednaya, yang dijuluki sebagai "rumah jagal manusia" karena kebrutalan yang terjadi di dalamnya. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, mengungkapkan bahwa di dalam penjara-penjara ini, tahanan mengalami penyiksaan yang sistematis. Mereka dipukuli, disetrum, disundut rokok, diperkosa, atau dibiarkan kelaparan hingga meninggal dunia. Metode penyiksaan yang digunakan begitu brutal hingga banyak korban kehilangan nyawa sebelum sempat diadili.

Selain itu, eksekusi tanpa pengadilan menjadi pemandangan yang biasa terjadi di dalam sistem peradilan Suriah yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Banyak tahanan yang diadili secara kilat dan dijatuhi hukuman mati tanpa kesempatan untuk membela diri. Dalam beberapa kasus, tahanan dieksekusi secara massal, tubuh mereka dikuburkan di kuburan tak bertanda atau dibakar untuk menghilangkan bukti. Dokumen yang bocor dari intelijen Suriah menunjukkan bahwa perintah untuk melakukan eksekusi massal ini datang langsung dari level tertinggi pemerintahan.

Tidak hanya itu, rezim Assad juga menargetkan jurnalis dan aktivis yang berani mengungkap kebenaran tentang kekejaman pemerintah. Banyak wartawan, baik dari dalam negeri maupun asing, yang menghilang tanpa jejak setelah melaporkan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan pemerintah. Sebagian ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan, sementara yang lain tidak pernah ditemukan lagi. Penghilangan paksa ini menciptakan atmosfer ketakutan yang mencegah masyarakat untuk berbicara atau mengkritik rezim.

Laporan dari Caesar Files, kumpulan lebih dari 55.000 foto yang diselundupkan keluar dari Suriah oleh seorang pembelot yang menggunakan nama samaran Caesar, mengungkap bukti mengerikan tentang ribuan tahanan yang tewas akibat penyiksaan di fasilitas penahanan rezim. Foto-foto ini menunjukkan tubuh korban dengan bekas luka bakar, tulang yang patah, luka terbuka, serta tanda-tanda kelaparan ekstrem. Bukti ini semakin memperkuat tuduhan bahwa pemerintah Assad telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam skala besar.

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Assad tidak hanya memperdalam penderitaan rakyat Suriah tetapi juga memperkuat citranya sebagai pemimpin yang bertahan di atas darah dan ketakutan. Hingga kini, meskipun ada tekanan internasional dan seruan untuk akuntabilitas, keadilan bagi para korban masih sulit dicapai, sementara banyak pelaku kekejaman tetap bebas tanpa hukuman.

Di tengah gejolak yang mengancam kelangsungan kekuasaannya, Bashar al-Assad menemukan sekutu setia yang siap menopang rezimnya: Rusia dan Iran. Kedua negara ini memainkan peran krusial dalam mempertahankan Assad dari kejatuhan, memberikan dukungan militer, ekonomi, dan diplomatik yang sangat dibutuhkan. Hubungan ini tidak sekadar aliansi politik, tetapi juga sebuah transaksi kepentingan strategis yang semakin mengunci Suriah dalam kendali asing.

Rusia telah menjadi pendukung utama Assad sejak awal konflik. Pada tahun 2015, intervensi militer Rusia secara langsung mengubah jalannya perang, ketika Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi udara besar-besaran untuk membantu pasukan pemerintah melawan oposisi dan kelompok ekstremis. Pesawat-pesawat tempur Rusia mulai menggempur posisi pemberontak di berbagai wilayah, termasuk Aleppo, Idlib, dan Ghouta, sering kali tanpa memperhitungkan dampak terhadap warga sipil.

Selain bantuan militer, Rusia juga menjadi tameng diplomatik bagi Suriah di forum internasional, terutama di Dewan Keamanan PBB. Dengan hak veto yang dimilikinya, Rusia secara konsisten menggagalkan berbagai resolusi yang bertujuan untuk menjatuhkan sanksi atau melakukan intervensi terhadap rezim Assad. Hal ini memungkinkan pemerintah Suriah untuk terus melancarkan operasi militernya tanpa takut akan konsekuensi besar dari dunia internasional.

Sebagai imbalan atas dukungan ini, Assad memberikan akses pangkalan militer strategis kepada Rusia, seperti Pangkalan Udara Hmeimim di Latakia dan Pangkalan Angkatan Laut Tartus, satu-satunya pangkalan laut Rusia di Mediterania. Dengan demikian, Rusia tidak hanya mempertahankan pengaruhnya di Suriah tetapi juga memperkuat posisinya di kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.

Di sisi lain, Iran memainkan peran yang lebih langsung di lapangan, dengan mengirimkan penasihat militer, pasokan senjata, serta ribuan pejuang dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan kelompok sekutunya, Hizbullah dari Lebanon. Sejak awal perang, Iran melihat konflik ini sebagai bagian dari strategi regionalnya untuk mempertahankan pengaruh di Timur Tengah, serta mencegah jatuhnya sekutu terkuatnya di kawasan tersebut.

Hizbullah, yang sebelumnya hanya beroperasi di Lebanon, kini berperang langsung di Suriah untuk mendukung Assad. Pasukan Hizbullah memainkan peran kunci dalam pertempuran besar, termasuk pertempuran di Qusayr, Aleppo, dan Damaskus. Mereka bertempur di garis depan, melatih pasukan Assad, serta membantu mengamankan jalur pasokan penting dari Iran ke Suriah melalui Irak.

Sebagai imbalannya, Assad memberikan Iran akses ekonomi dan politik yang luas di Suriah. Iran telah mengamankan berbagai kontrak pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, serta kehadiran jangka panjang di berbagai sektor vital Suriah, termasuk energi dan infrastruktur. Selain itu, Iran juga semakin memperkuat kehadiran ideologis dan religiusnya di Suriah, dengan mendukung kelompok-kelompok Syiah di negara yang mayoritas penduduknya Sunni.

Meskipun dukungan Rusia dan Iran membantu Assad bertahan dari serangan oposisi dan tekanan internasional, hubungan ini juga memiliki konsekuensi besar bagi kedaulatan Suriah. Dengan semakin bergantung pada dua kekuatan asing ini, Assad pada dasarnya menggadaikan kepentingan nasional demi kelangsungan kekuasaannya.

Kini, Suriah berada dalam posisi yang semakin terikat dengan kebijakan geopolitik Rusia dan Iran. Setiap keputusan yang diambil oleh Assad tidak hanya mempertimbangkan kepentingan domestik, tetapi juga harus sejalan dengan strategi Moskow dan Teheran. Dengan kehadiran pangkalan militer Rusia dan pengaruh Iran yang semakin kuat di dalam pemerintahan serta militer Suriah, banyak yang mempertanyakan apakah negara ini masih sepenuhnya merdeka dalam menentukan masa depannya.

Misteri di Balik Rezim Assad

Di balik reruntuhan perang yang menghancurkan Suriah, sebuah industri gelap berkembang pesat: perdagangan Captagon. Obat yang dikenal sebagai “narkoba jihad” ini telah menjadi komoditas utama dalam jaringan penyelundupan narkotika di Timur Tengah dan Eropa. Lebih dari sekadar bisnis ilegal, perdagangan Captagon diduga menjadi sumber pendapatan besar bagi rezim Bashar al-Assad, membantu menopang ekonomi yang hancur akibat perang dan sanksi internasional.

Apa Itu Captagon?

Captagon adalah jenis amfetamin yang awalnya dikembangkan pada tahun 1960-an sebagai obat untuk gangguan hiperaktivitas dan narkolepsi. Namun, seiring waktu, penggunaannya beralih menjadi zat stimulan yang populer di kalangan milisi bersenjata, pekerja kasar, dan individu yang mencari peningkatan stamina serta kewaspadaan ekstrem. Obat ini membuat penggunanya tetap terjaga dalam waktu lama, meningkatkan agresivitas, dan menghilangkan rasa takut—sebuah kombinasi yang menjadikannya populer di kalangan pejuang di medan perang.

Sebelum perang sipil, Suriah sudah dikenal sebagai jalur transit narkoba dari Timur Tengah ke Eropa. Namun, setelah konflik pecah, negara ini berubah dari sekadar jalur transit menjadi pusat produksi utama Captagon di dunia. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pabrik-pabrik rahasia di wilayah yang dikuasai pemerintah, terutama di sekitar Damaskus, Homs, dan Latakia, memproduksi Captagon dalam jumlah besar.

Produksi ini tidak mungkin berlangsung tanpa keterlibatan langsung tokoh-tokoh kuat dalam rezim Assad, termasuk aparat militer dan intelijen. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pasukan elit seperti Divisi Keempat Angkatan Darat Suriah, yang dipimpin oleh Maher al-Assad (adik Bashar al-Assad), memiliki peran besar dalam industri ini. Selain itu, kelompok-kelompok paramiliter yang bersekutu dengan pemerintah juga turut serta dalam produksi dan distribusi narkoba ini.

Captagon yang diproduksi di Suriah diselundupkan ke berbagai negara, terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Lebanon. Wilayah perbatasan antara Suriah dan Yordania menjadi jalur utama penyelundupan, di mana militer Yordania sering kali terlibat dalam baku tembak dengan para penyelundup. Arab Saudi, yang merupakan konsumen terbesar Captagon, sering kali menggagalkan pengiriman besar-besaran yang masuk melalui pelabuhan dan perbatasan darat.

Tak hanya di Timur Tengah, jaringan penyelundupan Captagon juga mencapai Eropa, dengan beberapa pengiriman besar berhasil digagalkan di Italia dan Yunani. Pada tahun 2020, otoritas Italia menyita lebih dari 14 ton Captagon yang diperkirakan bernilai lebih dari €1 miliar, menjadikannya salah satu penyitaan narkoba terbesar dalam sejarah.

Dengan ekonomi Suriah yang luluh lantak akibat perang dan sanksi internasional, perdagangan Captagon menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah Assad dan sekutunya. Laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa keuntungan dari industri narkoba ini mencapai miliaran dolar per tahun, menjadikannya jauh lebih menguntungkan dibandingkan industri legal di Suriah.

Pendapatan dari perdagangan ini membantu rezim Assad membiayai operasi militernya, membayar pasukan, serta mempertahankan loyalitas kelompok-kelompok bersenjata yang berperan penting dalam mempertahankan kekuasaannya. Dengan semakin banyaknya negara yang memberlakukan sanksi terhadap Suriah, perdagangan Captagon telah menjadi “jalur keuangan alternatif” bagi pemerintah, memungkinkan mereka tetap beroperasi meskipun terisolasi dari sistem ekonomi global.

Meskipun peredaran Captagon telah menjadi masalah besar bagi banyak negara, Suriah tetap sulit disentuh oleh hukum internasional. Tidak ada mekanisme yang efektif untuk menghentikan produksi Captagon di wilayah yang dikuasai rezim Assad, terutama karena pemerintah Suriah menyangkal keterlibatan mereka dalam perdagangan narkoba ini. Upaya internasional untuk menekan Suriah melalui sanksi ekonomi juga terbukti tidak efektif dalam menghentikan bisnis ilegal ini, karena keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak sanksi itu sendiri.

Perdagangan Captagon tidak hanya merusak generasi muda di Timur Tengah dan Eropa, tetapi juga semakin mengunci Suriah dalam peran sebagai negara narkoba yang dikendalikan oleh jaringan kriminal yang terhubung langsung dengan pemerintahnya. Selama konflik masih berlanjut dan rezim Assad tetap berkuasa, sulit untuk membayangkan bahwa industri gelap ini akan berakhir dalam waktu dekat.

Dalam pemerintahan Bashar al-Assad, kritik bukan hanya dianggap sebagai perlawanan, tetapi juga sebagai ancaman eksistensial yang harus diberantas dengan segala cara. Beberapa tokoh oposisi yang lantang menentang rezim tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Apakah mereka ditangkap, disiksa, atau dibunuh? Tidak ada jawaban pasti, tetapi dugaan kuat mengarah pada operasi intelijen Suriah yang dikenal dengan metode penghilangan paksa.

Sejak awal konflik, Dinas Intelijen Suriah (Mukhabarat) telah melakukan operasi rahasia untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Aktivis pro-demokrasi, jurnalis, akademisi, dan bahkan mantan pejabat pemerintah yang berpaling dari Assad menjadi target utama. Mereka sering kali ditangkap dalam penggerebekan mendadak, diculik di jalanan, atau hilang setelah ditahan di pos pemeriksaan militer.

Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR), lebih dari 100.000 orang telah hilang secara paksa sejak awal perang sipil. Sebagian besar tidak pernah kembali, sementara yang lain ditemukan dalam keadaan tewas setelah mengalami penyiksaan brutal. Banyak keluarga korban yang tidak pernah mendapatkan informasi tentang keberadaan orang yang mereka cintai, hanya meninggalkan rasa takut dan ketidakpastian.

Beberapa kasus penghilangan paksa yang paling terkenal meliputi:

1. Razan Zaitouneh – Pengacara dan aktivis HAM, pendiri Pusat Dokumentasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Suriah. Ia diculik bersama tiga rekannya pada Desember 2013 di Ghouta Timur. Hingga kini, nasib mereka masih belum diketahui.

2. Abdulaziz al-Khair – Mantan anggota oposisi yang berpikiran moderat, ia menghilang setelah ditangkap di bandara Damaskus pada tahun 2012. Banyak yang percaya bahwa ia ditahan oleh dinas intelijen dan kemungkinan telah dieksekusi.

3. Bassel Khartabil – Seorang aktivis internet dan pendukung kebebasan berbicara, ditangkap pada 2012 dan dikabarkan dieksekusi oleh pemerintah Assad pada 2015 setelah bertahun-tahun berada dalam tahanan.

4. Khaled al-Eissa – Jurnalis yang sering meliput kekejaman rezim Assad, mengalami serangan bom misterius di Idlib pada 2016, yang menyebabkan kematiannya setelah mengalami luka parah. Banyak yang menduga bahwa operasi ini dilakukan oleh agen-agen pemerintah.

Para tahanan yang berhasil dibebaskan memberikan gambaran mengerikan tentang nasib mereka yang hilang. Mereka melaporkan bahwa banyak tahanan yang ditahan di penjara-penjara rahasia dan pusat penyiksaan brutal, seperti Penjara Sednaya, tempat ribuan orang dieksekusi setiap tahun. Tahanan yang dianggap memiliki nilai informasi tinggi sering kali disiksa tanpa ampun untuk mendapatkan pengakuan sebelum akhirnya dibunuh atau menghilang selamanya.

Seorang mantan tahanan yang berhasil melarikan diri dari Suriah mengungkap bahwa banyak tahanan yang dipindahkan secara misterius ke lokasi yang tidak diketahui, diduga untuk dieksekusi atau dikuburkan di kuburan massal. Laporan dari Caesar Files, koleksi ribuan foto yang menunjukkan mayat-mayat tahanan dengan luka-luka penyiksaan, semakin memperkuat bukti bahwa rezim Assad telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan secara sistematis.

Penghilangan paksa bukan hanya strategi untuk membungkam oposisi, tetapi juga alat untuk menanamkan ketakutan di seluruh masyarakat Suriah. Setiap kali seorang tokoh oposisi menghilang, pesan yang ingin disampaikan rezim sangat jelas: tidak ada yang aman jika berani menentang Assad.

Banyak keluarga korban yang takut berbicara atau mencari keadilan, karena mereka tahu bahwa menuntut jawaban hanya akan mengundang risiko lebih besar. Bahkan di pengasingan, banyak aktivis Suriah masih merasa terancam oleh operasi intelijen Suriah, yang dikenal memiliki jaringan luas di berbagai negara.

Hingga kini, nasib ribuan orang yang menghilang masih menjadi misteri, dan upaya internasional untuk menekan rezim Assad agar memberikan informasi tentang para korban belum membuahkan hasil. Selama pemerintahan Assad tetap berkuasa, kebenaran tentang hilangnya tokoh-tokoh oposisi ini mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya.

Sejak awal perang sipil, laporan mengenai penggunaan senjata kimia oleh rezim Bashar al-Assad telah mengguncang dunia. Gas sarin, klorin, dan zat beracun lainnya diduga digunakan dalam berbagai serangan terhadap warga sipil dan kelompok oposisi, menyebabkan kematian massal serta penderitaan tak terbayangkan. Meskipun pemerintah Suriah berulang kali membantah keterlibatannya, jejak kehancuran yang ditinggalkan di berbagai kota menjadi saksi bisu yang sulit dibantah.

Beberapa insiden penggunaan senjata kimia paling terkenal dalam konflik Suriah meliputi:

1. Serangan Ghouta (Agustus 2013)

   • Salah satu serangan senjata kimia paling mematikan dalam sejarah modern.
   • Gas sarin digunakan di wilayah Ghouta Timur, dekat Damaskus.
   • Menewaskan sekitar 1.400 orang, termasuk ratusan anak-anak.
   • Bukti dari laporan independen dan penyelidikan PBB mengarah pada rezim Assad, meskipun pemerintah menuduh kelompok oposisi sebagai pelaku.

2. Serangan Khan Sheikhoun (April 2017)

   • Serangan udara menargetkan kota Khan Sheikhoun, Idlib.
   • Gas sarin menyebabkan kematian lebih dari 80 orang, termasuk banyak anak-anak yang ditemukan dengan busa keluar dari mulut mereka—tanda khas paparan sarin.
   • AS merespons dengan meluncurkan serangan rudal terhadap pangkalan udara Shayrat, yang diduga sebagai tempat penyimpanan senjata kimia.

3. Serangan Douma (April 2018)

   • Dugaan penggunaan gas klorin di kota Douma, yang dikuasai oposisi.
   • Puluhan orang tewas, dan banyak yang ditemukan sekarat dengan tanda-tanda keracunan gas.
   • Investigasi dari Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) mengkonfirmasi keberadaan bahan kimia beracun, tetapi Rusia dan Suriah menyebut laporan itu sebagai rekayasa.

Sebelum perang, Suriah memiliki salah satu persediaan senjata kimia terbesar di dunia, meskipun negara itu tidak pernah secara resmi mengakuinya. Setelah serangan Ghouta tahun 2013, di bawah tekanan internasional, Suriah menyetujui kesepakatan yang dimediasi oleh Rusia dan AS untuk menghancurkan persediaan senjata kimianya di bawah pengawasan OPCW.

Namun, meskipun deklarasi resmi menyebutkan bahwa semua senjata kimia telah dimusnahkan, banyak bukti menunjukkan bahwa rezim Assad masih mempertahankan fasilitas rahasia untuk mengembangkan dan menyimpan senjata ini. Beberapa lokasi yang diduga digunakan untuk produksi dan penyimpanan senjata kimia meliputi:

• Pangkalan militer di Masyaf, tempat yang dikaitkan dengan pengembangan bahan kimia oleh Pusat Studi dan Riset Ilmiah Suriah (SSRC).
• Fasilitas bawah tanah di Homs dan Damaskus, yang diyakini digunakan untuk menyimpan bahan kimia terlarang.
• Kerja sama dengan Iran dan Korea Utara, yang diduga membantu dalam pengembangan teknologi senjata kimia.

Pemerintah Assad dan sekutunya, terutama Rusia, secara konsisten menyangkal semua tuduhan penggunaan senjata kimia. Bahkan setelah bukti yang kuat muncul, Suriah dan Rusia menuduh oposisi atau kelompok teroris sebagai pelaku serangan, menyebut laporan internasional sebagai propaganda Barat untuk menggulingkan Assad.

Untuk menghindari penyelidikan lebih lanjut, pemerintah Suriah sering kali menghancurkan bukti di lokasi serangan sebelum tim penyelidik internasional tiba. Rusia juga menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk memblokir resolusi yang bertujuan menyelidiki lebih lanjut kejahatan perang terkait senjata kimia di Suriah.

Penggunaan senjata kimia oleh rezim Assad meninggalkan trauma mendalam bagi rakyat Suriah dan menjadi salah satu pelanggaran hukum internasional paling serius dalam konflik ini. Meskipun berbagai negara telah mencoba memberikan sanksi dan menuntut pertanggungjawaban, hingga kini tidak ada tindakan konkret yang berhasil menghentikan rezim dari kemungkinan penggunaan senjata kimia di masa depan.

Selama Assad tetap berkuasa dan didukung oleh Rusia serta Iran, risiko penggunaan senjata kimia sebagai alat perang dan teror tetap menjadi ancaman nyata bagi Suriah dan dunia.

Kesimpulan

Rezim Assad telah membentuk sejarah Suriah dengan darah, ketakutan, dan kontroversi yang terus membayangi. Dari pemerintahan tangan besi Hafez al-Assad, yang menanamkan kultus kepemimpinan dan represi brutal, hingga era Bashar al-Assad, yang membawa negara ini ke dalam perang sipil paling menghancurkan di abad ke-21, Suriah telah menjadi panggung kepentingan geopolitik global yang melibatkan kekuatan besar seperti Rusia, Iran, Amerika Serikat, dan Turki.

Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menghancurkan kehidupan jutaan rakyat Suriah, tetapi juga memperdalam luka sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin akan berlangsung selama beberapa generasi. Penghilangan paksa, penyiksaan, penggunaan senjata kimia, serta industri narkoba yang berkembang di tengah reruntuhan perang menunjukkan betapa dalamnya rezim ini terjerat dalam praktik otoritarianisme dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Meski tekanan internasional dan sanksi ekonomi terus meningkat, rezim Assad masih bertahan berkat dukungan kuat dari sekutu-sekutunya. Namun, stabilitas yang dibangun di atas ketakutan dan represi tidak akan bertahan selamanya. Dengan begitu banyak rahasia yang belum terungkap, satu pertanyaan besar masih menggantung di udara: Apakah rezim ini akan terus bertahan di tengah tekanan global dan perlawanan domestik, atau akhirnya runtuh di bawah beban dosa-dosa masa lalunya?

Masa depan Suriah tetap menjadi misteri yang menunggu jawaban.